jelaskan prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong?

Menurut C.F. Strong, ada empat macam prosedur perubahan kosntitusi adalah sebagai berikut.<br /> a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetap yang dilaksanakan menurut pembatasanpembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan sebagai berikut.<br /> <br /> 1) Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri<br />     oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang ditentukan secara pasti.<br /> <br /> 2) Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan<br />     terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat<br />     harus diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi.<br /> <br /> 3) Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk<br />     mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan<br />     sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syaratsyarat seperti dalam cara pertama,<br />     yang berwenang mengubah kosntitusi.<br /> <br /> b. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.<br /> <br /> c. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karena konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Di samping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.<br /> <br /> d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari pemegang kekuasaan perundangundangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai,dengan sendirinya lembaga itu bubar.<br /> <br />

Menurut C.F. Strong, ada empat macam prosedur perubahan kosntitusi adalah sebagai berikut. a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh peme...

jelaskan prinsip-prinsip sistem pilitik demokrasi dan sistem pilitik Diktator (Otoriter)?

<b>1. Sistem Politik Demokrasi</b><br /> Sistem politik dikatakan berbentuk demokrasi apabila pihak yang berkuasa terdiri atas banyak orang dan kekuasaan negara terbatas pada bidang tertentu, serta masyarakat bebas mengatur sebagian kehidupannya sendiri. Sistem politik demokrasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.<br /> a. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada lembaga yang berbeda.<br /> b. Sistem pemerintahan berdasarkan konstitusional.<br /> c. Pemerintahan dijalankan berdasar hukum.<br /> d. Pemerintahan dijalankan oleh kelompok mayoritas.<br /> e. Pemerintahan dengan diskusi.<br /> f. Pelaksanaan pemilu yang bebas.<br /> g. Sistem partai adalah multipartai dan melaksanakan fungsinya.<br /> h. Manajemen pemerintahan bersifat transparansi.<br /> i. Pers yang bebas.<br /> j. Hak-hak minoritas diakui.<br /> k. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.<br /> l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.<br /> m. Kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang berwenang tanpa paksaan.<br /> n. Penyelesaian masalah secara damai.<br /> o. Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.<br /> p. Pengawasan terhadap administrasi negara.<br /> q. Penempatan pejabat negara dengan merit sistem.<br /> r. Konstitusi yang demokratis.<br /> s. Prinsip persetujuan.<br /> t. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan pemerintah.<br />    Semua prinsip demokrasi di atas harus berjalan seimbang dan saling berhubungan agar<br />    tercipta sistem politik demokrasi yang kuat. Hal itu dikarenakan berjalannya satu prinsip<br />    akan berpengaruh terhadap prinsip yang lain. Selain itu, sistem politik demokrasi tidak<br />     akan tercapai jika salah satu prinsip tidak dipenuhi.<br /> <br /> <b>2. Sistem Politik Diktator (Otoriter)</b><br /> Sistem politik dikatakan diktator/otoriter apabila pihak yang berkuasa hanya beberapa orang atau kelompok tertentu, dan kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak mempunyai kewenangan mengatur hidupnya. Sistem politik diktator/otoriter ini menjalankan sistem politiknya sesuai dengan prinsip-prinsip otoritarian atau totalitarian. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.<br /> a. Pemusatan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilakukan oleh satu lembaga.<br /> b. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan bukan konstitusional dan ketidaksamaan<br />     di depan hukum.<br /> c. Pembentukan pemerintahan berdasarkan dekrit bukan musyawarah.<br /> d. Penyelenggaraan pemilu tidak demokratis.<br /> e. Sistem partai adalah partai tunggal atau beberapa partai, tetapi hanya satu yang menonjol.<br /> f. Manajemen pemerintahan bersifat tertutup.<br /> g. Hak minoritas tidak diakui.<br /> h. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasanpers.<br /> i. Perlindungan hak asasi manusia tidak ada.<br /> j. Peradilan tidak bebas dan mendapat intervensi pemerintah.<br /> k. Tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi.<br /> l. Mekanisme kehidupan politik tidak dapat berubah, statis, dan sama.<br /> m. Penyelesaian masalah dilakukan dengan kekerasan dan paksaan.<br /> n. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.<br /> <br />

1. Sistem Politik Demokrasi Sistem politik dikatakan berbentuk demokrasi apabila pihak yang berkuasa terdiri atas banyak orang dan kekuasaa...

jelaskan mengenai klasifikasi konsitusi menurut para ahli?

Klasifikasi Konstitusi<br /> K.C. Wheare dalam buku yang berjudul “Modern Constitution” mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut (Krisna Harahap : 2004).<br /> a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten constitution). Konstitusi tertulis (written constitution) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution) ini diartikan seperti halnya hukum tertulis (geschreven recht) yang termuat dalam undangundang dan hukum tidak tertulis (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. Hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.<br /> <br /> b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution).<br /> Konstitusi fleksibel, yaitu konstitusi yang mempunyai ciriciri seperti elastic (dapat disesuaikan dengan mudah), dan dinyatakan serta dilakukan perubahan dengan mudah seperti mengubah undang-undang. Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang, danhanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa.<br /> <br /> c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang- undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama.<br /> <br /> d. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan (federal and unitary constitution).<br /> Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (pusat) dengan negaranegara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.<br /> <br /> e. Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer (president executive<br />     and parliamentary executive constitution). Konstitusi dalam sistem pemerintahan<br />     presidensial terdapat ciri-ciri, antara lain sebagai berikut.<br /> - Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki<br />    kedudukan sebagai kepala pemerintahan.<br /> - Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih.<br /> - Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan<br />    pemilihan umum. Konstitusi dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri,<br />    yaitu sebagai berikut.<br /> - Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan<br />    yang menguasai parlemen.<br /> - Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen.<br /> Presiden dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

Klasifikasi Konstitusi K.C. Wheare dalam buku yang berjudul “Modern Constitution” mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut (Krisna Haraha...

jelaskan apa pengertian konstitusi?

Pengertian Konstitusi<br />Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer yang berarti membentuk. Selain itu, konsititusi juga berasal dari kata, constitutie (Belanda), constitution (Inggris), konstitution (Jerman) atau constitutio (Latin). Dengan demikian, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negaraKontitusi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan sempit. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sebaliknya, konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitutionallle) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Pengertian konstitusi secara sempit ini didukung oleh C.F. Strong yang mengartikan konstitusi sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.<br /><br />Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian konstitusi sebagai berikut.<br />1. E.C. Wade (E.C. Wade : 1965)<br />Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.<br />2. Herman Heller (Herman Heller : 1959) Herman Heller membagi konstitusi dalam tiga<br />     tingkat sebagai berikut.<br />a. Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu<br />     bangsa. Pengertian Hukum menjadi skunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau<br />     sering disebut political decision. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat.<br />b. Konstitusi sebagai pengertian hukum, keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang<br />     normatif, yang harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki<br />     hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.<br />c. Konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD<br />     adalah bagian dari konstitusi tertulis.<br /><br />3. Lasalle (Lasalle : 1862)<br />Konstitusi adalah kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil : presiden, TNI, Partai; buruh, tani dan sebagainya).<br />4. Carl Schmitt (Carl Schmitt : 1957)<br />Carl Schmitt mengartikan konstitusi sebagai berikut.<br />a. Konstitusi dlm arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara.<br />     Hal ini didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya<br />     dalam wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dlm organisasi<br />     negara sehingga konstitusi menentukan segala norma.<br /> b. Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yg sulit untuk<br />     diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal<br />     yang fondamental saja sehingga tidak absolut.<br /> c. Konstitusi dalam arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat.<br /> d. Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yg dicantumkan satu per satu<br />     sebagai isi konstitusi seperti pada konstitusi relatif.

Pengertian Konstitusi Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer yang berarti membentuk. Selain itu, konsititusi juga berasa...

jelaskan mengenai perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure?

Perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure adalah sebagai berikut.<br />a. Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang dapat mengajukan klaim atas<br />     harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui.<br />b. Wakil-wakil dari negara yang diakui secara de facto secara hukum tidak berhak atas<br />     kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewah diplomatik secara penuh.<br />c. Pengakuan de facto –karena sifatnya sementara– pada prinsipnya dapat ditarik kembali. <br /> d. Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure memberikan kemerdekaan kepada<br />     suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka itu harus diakui secara de jure pula.<br /><br /> Menurut Starke (JG Starke : 2008), tindakan pemberian pengakuan dapat dilakukan secara tegas (expresss), yaitu pengakuan yang dinyatakan secara resmi berupa nota diplomatik, pesan pribadikepala negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen,atau melalui traktat. Pengakuan juga dapat dilakukan secara tidak tegas (implied), yaitu pengakuan yang ditampakkan oleh hubungan tertentu antara negara yang mengakui dengan negara atau pemerintahan baru.<br /><br />Suatu negara akan memberikan pengakuan akan keberadaannegara lain karena beberapa alasan sebagai berikut:<br />a. Alasan ketertiban dan keamanan, artinya dengan memberikan pengakuan terhadap negara lain<br />     akan memengaruhi keamanan dan  ketertiban dalam negerinya, kawasan regionalnya, dan dunia.<br /> b. Alasan ekonomi, artinya negara memberi pengakuan terhadap negara lain agar dapat bekerja<br />    sama dalam ekonomi. Dewasa ini, semua negara pasti akan mengakui keberadaan negara<br />    lain karena semua bangsa selalu merasa ketergantungan. Namun, ada juga negara yang<br />    tidak mengakui keberadaan negara lain karena alasan, seperti negara tersebut tidak memiliki<br />    prinsip yang sejalan (perikemanusiaan, perdamaian, dan menghormati kedaulatan).

Perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure adalah sebagai berikut. a. Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure...

jelaskan Hambatan dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

 Hambatan dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia<br />Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Namun, secara umum hambatan dan tantangan tersebut dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu secara ideologis, ekonomis, dan teknis. <br /> a. Secara Ideologis<br />Perbedaan ideologi sosialis dengan liberalis membuat perbedaan yang tajam dalam memandang hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal lebih mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik. Pandangan sosialis mengutamakan peran negara dan masyarakat.<br /><br />b. Secara Ekonomis<br />Penegakan hak asasi manusia memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Makin tinggi ekonomi masyarakat, maka makin tinggi pula upaya penegakan hak asasi manusia.<br /><br /> c. Secara Teknis<br />Penegakan hak asasi manusia secara teknis mengalami kendala karena belum diratifikasinya berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dengan banyaknya hambatan dan tantangan penegakan hak asasi manusia maka bangsa Indonesia berupaya keras untuk melakukan proses penegakan hak asasi manusia. Proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan upaya dengan harapan dapat menegakkan asasi manusia di Indonesia.<br /><br />Partisipasi Penegakan HAM<br />Penegakan hak asasi manusia tidak akan berhasil baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Artinya, meskipun bangsa Indonesia telah membentuk lembaga HAM dan peraturanperaturan, jika tidak ada partisipasi, maka penegakan HAM tidak akan terwujud. Dalam dokumen HAM juga dinyatakan bahwa kewajiban individu dan pemerintah untuk tidak melanggar hak seseorang. Negara memiliki tanggung jawab melindungi HAM dan setiap individu memiliki hak agar hak asasinya dijamin. Jika negara gagal melindungi HAM, maka negara akan kehilangan kekuasaannya dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Begitu beratnya penegakan HAM maka negara dan rakyat memiliki kewajiban untuk menegakkan HAM.

 Hambatan dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia...

sebutkan apa saja lembaga penegakan hukum internasional?

a. Lembaga Penegakan HAM Internasional<br />Secara umum konsep lembaga hak asasi manusia adalah lembaga yang berfungsi secara khusus dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Agar usaha pelaksanaan HAM internasional lebih dapat dijamin diperlukan pernbentukan lembaga perlindungan HAM internasional. Lembagalembaga perlindungan HAM internasional, antara lain sebagai berikut. <br /> 1) Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly)<br />Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ utama dari PBB yang setiap negara anggota PBB terwakili di dalamnya. Kewenangan dari Majelis Umum PBB yang terkait dengan HAM adalah membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi, yang di antaranya menghasilkan Resolusi A/RES/217 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kewenangan untuk membuat organ tambahan (subsidiary organs) yang kemudian membentuk Dewan Hak Asasi Manusia melalui Resolusi A/RES/60/251.<br /><br />2) Dewan Ekonomi dan Sosial ( Economic and Social Council<br />/ECOSOC ). Dewan PBB ini terutama memperhatikan masalahmasalah polusi, perkembangan ekonorni, HAM dan kriminal. Badan ini dalam kaitannya dengan HAM memiliki peran menerima dan menerbitkan laporan HAM dalarn berbagai situasi. Salah satu badan di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial adalah Komisi HAM PBB (United Nations Commission for Human Rights) yang kemudian digantikan oleh Dewan HAM PBB. Sebagian besar perjanjian internasional HAM, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights) merupakan perjanjian yang dihasilkan oleh organ PBB ini.<br /><br />3) Dewan Hak Asasi Manusia (United Nations Human Rights Council)<br /> Dewan HAM PBB merupakan organ PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/251 yang menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kedudukan Dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB.<br /><br />4) Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM (Sub- Commission on Promotion dan Protection of Human Rigths)Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM adalah badan di bawah Dewan HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Sub Komisi ini terdiri atas 26 ahli HAM.<br /><br />5) Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (Commission on Human Right)<br />Komisi Hak Asasi Manusia yang penyebutan secara lengkapnya Komisi Hak-Hak Manusia PBB (The United Nations Commision on Human Right/UNCHR) merupakan sebuah badan/lembaga yang dibuat ECOSOC untuk membidangi HAM, yang merupakan salah satu dari sejumlah badan HAM internasional yang pertama dan terpenting. Peran Komisi Hak Asasi Manusia adalah memantaupelaksanaan dan menerima dan mempertimbangkan pemberitahuan dari setiap individu yang mengadu telah meniadi korban pelanggaran terhadap salah satu hak yang dikemukakan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Pengaduan tidak akan di terima dari warga negarayang negaranya tidak ikut serta menandatangani Protokol Fakultatif/Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik atau belum meratifikasinya.<br /><br />6) Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan<br />Kornisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan  HAM dan menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Kovenan Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.<br /><br /> 7) Komisi Diskriminasi Rasial.<br />Komisi ini berperan untuk memantau peIaksanaan HAM dan menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Internasional terhadap Semua Bentuk Diskriminasi Rasial.<br /><br />8) Komisi Hak-Hak Anak<br />Komisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan  HAM menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM, sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak.<br /><br />9) Lembaga Perlindungan HAM Lainnya Bentukan PBB<br /> Ada juga lembaga perlindungan HAM yang didirikan oleh masyarakat internasional di luar pemerintah dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau sering dikenal sebagai organisasi non pemerintah (ORNOP)/ Non Governmental Organizations (NGOs). Beberapa di antaranya adalah organisasi besar yang bersifat internasional adalah Amnesty Internasional dan Palang Merah Internasional. ORNOP berperan penting untuk memonitor cara kerja badan HAM intemasional, seperti Komisi Hak Asasi Manusia (Comimission on Human Rights) juga berperan penting dalam kebijakan PBB di bidang HAM, dan banyak di antaranya memiliki konsultan resmi di PBB.

a. Lembaga Penegakan HAM Internasional Secara umum konsep lembaga hak asasi manusia adalah lembaga yang berfungsi secara khusus dalam pemaju...

jelaskan pengertian dan tugas Pengadilan Negeri,Pengadilan tinggi dan Peradilan Agama?

<b>a. Pengadilan Negeri</b><br />Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehariharinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.<br /><b>b. Pengadilan tinggi</b><br />Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.<br />1) Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;<br />2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarperngadilan<br />     negeri di daerah hukumnya;<br />3) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah<br />     di daerahnya apabila di minta.<br /><br /><b>Peradilan Agama</b><br />Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa peradilan agama merupakan salahsatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencarikeadilan yang beragama Islam mengenaiperkara perdata tertentu yang diatur dalamundang-undang. Kekuasaan kehakiman dilingkungan pengadilan agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut.<br />a. Pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama yang kedudukannya sama<br />     dengan pengadilan negeri.<br />b. Pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding yang tempat kedudukannya<br />     sama dengan daerah pengadilan tinggi.<br /><br />Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf, serta sedekah. Oleh karena itu, berlakunya hukum hanya terbatas pada orang yang beragama Islam. Pengadilan tinggi agama memiliki tugas, yaitu:<br />a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding.<br />b. Mengadili perkara di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan<br />     mengadili antarpengadilan agama di daerah hukumnya.<br />c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada<br />     instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

a. Pengadilan Negeri Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehariharinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Penga...

jelaskan dan sebutkan hukum menurut isinya apa saja?

Hukum menurut isinya adalah sebagai berikut.<br />a. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara sekaligus dengan warga negaranya atau dapat diartikan hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik, antara lain sebagai berikut.<br /><br /> 1) Hukum tata negara, yaitu hukum yang mempelajari negara tertentu, asal mula berdirinya<br />     negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, corak atau sistem pemerintahan, dan<br />     alat-alat perlengkapan negaranya.<br /><br /> 2) Hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur cara kerja alat-alat perlengkapan<br />     negara, hubungan antaralat-alat perlengkapan negara, dan cara melaksanakan hak dan<br />     kewajiban dari alat-alat perlengkapan negara.<br /><br /> 3) Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-<br />     kejahatan terhadap kepentingan umum, dan pelanggaran diancam dengan sanksi pidana tertentu.<br /><br />4) Hukum acara, yaitu hukum yang memuat peraturanperaturan yang mengatur bagaimana<br />     caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan cara hakim memberikan<br />     keputusan. Hukum acara dibedakan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.<br /><br />b. Hukum private/perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang<br />     yang lain dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Beberapa contoh<br />     hukum private/perdata adalah sebagai berikut.<br /><br />1) Hukum Keluarga<br />Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak.<br /><br /> 2) Hukum Kekayaan<br />Hukum kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda adalah<br /> segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau sebagai objek hak milik.<br /><br /> 3) Hukum Perniagaan atau Hukum Dagang<br />Hukum perniagaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarorang dalam perdagangan. Dengan kata lain, hukum perniagaan adalah hukum yang berlaku bagi para pengusaha atau antarorang-orang yang mengadakan usaha.<br /><br /> 4) Hukum Waris<br />Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan  seseorang yang meninggal dunia, atau hukum yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat istiadat.<br /><br />5) Hukum Perkawinan<br /> Hukum perkawinan adalah aturan-aturan yang berisi tentang permasalahan perkawinan menurut pemerintah. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hukum menurut isinya adalah sebagai berikut. a. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-al...

apa saja macam-macam sumber hukum yang berlaku di indonesia?

Berikut macam-macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia.<br /> 1) Kebiasaan hukum tidak tertulisKebiasaan ialah sumber hukum tertua, sumber dari mana dikenal ataudapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang. Kebiasaanmerupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normaldalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu yang diulang-ulang terhadaphal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Di dalammasyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis (kebiasaan) diakui sebagai salahsatu norma hukum yang dipatuhi. Dalam praktik penyelenggaraan negara,hukum tidak tertulis disebut konvensi. Hukum tidak tertulis dipatuhi karenaadanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakanoleh parahakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur didalam undang-undang.<br /><br />2) Doktrin<br />Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Pendapat parasarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalampengambilan keputusan oleh hakim. Ketika akan menetapkan apa yang akanmenjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut atau mengutip pendapatseorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya. Pendapatitu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Doktrin bisa menjadi sumberhukum formal apabila digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkaramelalui yurisprudensi di mana doktrin tersebut menjadi alasan atau dasarhakim dalam memutuskan perkara tersebut.<br /><br />3) Undang-undang<br />Pengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. a) Undang-undang dalam arti material ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undangundangdan mengikat setiap warga negara secara umum. Di dalam UUD 1945, dapat kita jumpai beberapa contoh, seperti undang-undangdasar, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. b) Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan penguasa yang dilihat dari bentuknya dan cara terjadinya dapat disebut undang-undang. Jadi, undang-undang dalam arti formal merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya. Misalnya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (amendemen) yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jadi, undang-undang yang dibentuk oleh presiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagai sumber hukum formal karena dibentuk oleh yang berwenang sehingga derajat peraturan itu sah sebagai undang-undang.<br /><br />4) Yurisprudensi<br />Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara  yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakimlainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Munculnya yurisprudensi dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang kurang maupun tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itu, hakim membuat maupun membentuk hukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim terdahulu, khususnya tentang perkara-perkara yang sedang dihadapinya.Diakuinya yurisprudensi sebagai sumber hukum didasarkan pada bunyi Pasal 22B Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) atau ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolakmengadili. Hal itu sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hanya hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<br /><br />5) Traktat<br />Traktat ialah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya. Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Hal ini disebut pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Traktat dapat dibedakan menjadi dua.<br /> <br /> a) Traktat bilateral ialah perjanjian yang diciptakan oleh dua negara. Traktatini bersifat tertutup karena hanya melibatkan dua negara yangberkepentingan. Misalnya, Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antaraIndonesia dan RRC.<br /><br /> b) Traktat multilateral ialah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari dua negara. Contohnya, perjanjian internasional tentang pertahananbersama negara-negara Eropa (NATO). Apabila ada traktat multilateralyang memberikan kesempatan pada negara-negara yang semula tidakturut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, makatraktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya,Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berikut macam-macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia. 1) Kebiasaan hukum tidak tertulisKebiasaan ialah sumber hukum tertua, sumber da...

apa saja masa tahap perkembangan nasionalisme indonesia?

 a. Masa perintis<br />Masa perintis adalah masa di mana semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan mulai dirintis. Masa ini ditandaidengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Harikelahiran Budi Utomo kemudian diperingati sebagai Hari KebangkitanNasional.<br /><br /> b. Masa penegas<br />Masa penegas merupakan masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Masyarakat Indonesiayang beraneka ragam, melalui Sumpah Pemuda tersebut menyatakan dirisebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satubahasa, yaitu Indonesia.<br /><br /> c. Masa percobaan<br />Melalui organisasi pergerakan, bangsa Indonesia mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1938 mengusulkan IndonesiaBerparlemen. Tetapi, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut belum berhasil.<br /><br /> d. Masa pendobrak<br />Semangat dan gerakan nasionalisme Indonesia pada masa ini telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan yangdiproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsaIndonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain.Nasionalisme telah mendasari pembentukan negara kebangsaan Indonesiamodern. Semangat kebangsaan ini dibangun dan digelorakan oleh para putraputribangsa Indonesia, khususnya di kalangan terpelajar. Kalangan ini mulaimenyadari bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraihkemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat denganbangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsayang merasa satu nasib dan penderitaan sehingga mau bersatu menggalangkekuatan bersama.<br /><br />Nasionalisme Indonesia tidak bersifat internasionalisme yang berarti memperluas wilayah bangsa. Nasionalisme Indonesia juga tidak bersifat ekspansif sebab hal itu tidak sesuai dengan wilayah bangsa yang memiliki. Nasionalisme Indonesia tidak bersifat sempit yang hanya mementingkan atau mengutamakan kelompok, wilayah, atau golongan tertentu karena tidak mencerminkan semangat kebersamaan, serta perasaan senasib dan sependeritaan. Selain itu, nasionalisme Indonesia tidak bersifat mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain (chauvinisme) karena menyadari bahwa di luar bangsa Indonesia masih terdapat bangsa-bangsa lain yang memiliki hak hidup sama dan sederajat denga bangsa kita. Justru keberadaan bangsa-bangsa lain tersebut menyadarkan kitabahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia.

 a. Masa perintis Masa perintis adalah masa di mana semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan mulai dirintis....

Jelaskan Teori Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional?

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional<br /> Ada dua teori yang dapat menjelaskan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Kedua teori tersebut adalah teori Dualisme dan teori Monisme. Berdasarkan teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Berlakunya hukum internasional dalam lingkup hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Berdasarkan teori dualisme ini, jika terjadi pertentangan antara hukum internasional dengan hukum nasional, yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Negara yang menganutteori dualisme akan lebih sering mengabaikan hukum internasional.<br /><br />Adapun menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukumnasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme,hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukumnasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasionalkedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan hukum internasional.Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.Kedua teori tersebut sama-sama kuat. Oleh karena itu, dalam praktiknyapilihan penguatan hukum nasional atau hukum internasionalditentukan oleh kecenderungan etnis dan politik. Bagi pandangan yangmemiliki sikap politik nasionalis, akan memberikan pilihannya pada hukumnasional. Sebaliknya, bagi pandangan yang simpatik pada internasionalismeakan memberikan pilihan pada hukum internasional. Secara umum dapatdiambil suatu aturan bahwa hukum nasional tidak mempunyai pengaruhpada kewajiban negara di tingkat internasional, tetapi hukum internasionaltidak sama sekali meninggalkan hukum nasional.<br /><br />Salah satu ahli kenegaraan, yang bernama Oppenheim, berpendapat bahwa hukum internasional meliputi dua bagian sebagai berikut.<br />1. Hukum Internasional Publik (Public International Law)<br />Hukum publik internasional yaitu hukum internasionalyang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara). Hukum publik internasional juga disebut hukum internasional dalam arti sempit. Hukum publik internasional inilah yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan buku ini.<br /> <br /> 2.Hukum Perdata Internasional (Privat International Law) Hukum perdata internasional yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (hukum antarbangsa).

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Ada dua teori yang dapat menjelaskan hubungan antara hukum internasional dengan hukum na...

apa saja bentuk-bentuk negara?

<b>Negara kesatuan</b><br />Negara yang merdeka serta berdaulat di mana di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah disebut dengan negara kesatuan. Oleh karena itu, negara ini disebut bersusunan tunggal. Negara kesatuan dapat mengambil bentukbentuk berikut.<br />1) Di mana kepada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur serta mengurus rumah<br />     tangganya sendiri disebut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.<br />2) Di mana segala sesuatu dalam negara langsung diatur serta diurus oleh  pemerintah pusat,<br />     daerah tinggal melaksanakan, disebut negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.  Contoh<br />     negara kesatuan adalah Republik Rakyat Cina. Pemerintahan di negara ini berpaham sentralistik,<br />     di mana pemerintah pusat yang dikuasai Partai Komunis Cina mengatur semua yang<br />     berkaitan dengan pemerintahan.<br /><br /><b>b. Negara serikat/federasi</b><br /> Negara serikat ialah negara yang susunan negaranya jamak, terdiri darinegara-negara bagian. Urusan negara dibagi menjadi dua, yaitu yang secaraterperinci (limitatif) diberikan kepada pemerintah federal (delegated powers)serta sisanya menjadi urusan negara bagian. Contoh negara dengan bentukserikat atau disebut juga negara federasi adalah Amerika Serikat. Pemerintahpusat di Amerika Serikat hanya mengatur masalah-masalah yang berkaitandengan militer dan urusan-urusan yang berkaitan dengan hubungan luarnegeri. Adapun kekuasaan sisanya diberikan kepada tiap-tiap negara bagian.<br /><br />Dalam hal ini ada serikat negara (konfederasi) dan negara serikat (federasi). G. Jellinek membedakannya berdasarka kriteria di manakah letak kedaulatan itu. Jika terletak pada negara-negara bagiannya, maka itu merupakan serikat negara. Akan tetapi, jika terletak pada gabungannya, maka itu merupakan negara serikat. Sementara,Kranenburg membedakannya berdasarkan kriteria dapat atau tidaknya pemerintah gabungan itu membuat peraturan-peraturan hukum yang langsung mengikat atau berlaku terhadap warga negara dari negara-negara bagiannya. Jika ya, maka itu adalah negara serikat. Jika tidak, maka itu adalah serikat negara. Perbandingan antara negara kesatuan dengan negara serikat/federasi sebagai berikut.<br /><br />a. Dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam<br />     rumusan umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal)<br />     tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu. Sementara dalam<br />     negara serikat/federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur<br />     hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal.<br /><br /> b. Dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara garisbesarnya telah ditetapkan<br />     oleh pembentuk undang-undang pusat. Sementara  negara bagian suatu federasi memiliki<br />     powers constitutive, yakni wewenangmembentuk undang-undang dasar sendiri serta<br />     wewenang mengatur bentukorganisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federasi.<br /><br />Selain bentuk-bentuk negara di atas, bentuk-bentuk kenegaraan lainnya sebagai berikut.<br /><b>a. Negara dominion</b><br />Negara-negara yang awalnya bekas jajahan Inggris, kemudian setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui raja/ratu Inggris sebagai pemimpin negara dan lambang persatuan mereka, membentuk semacam organisasi yang dinamakan British Commonwealth of Nations. Mereka bebas keluar dari ikatan bersama itu serta berhak mengurus politik dalam dan luar negerinya sendiri. Termasuk dalam kelompok negara ini adalah Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, Kepulauan Polynesia, dan Malaysia.<br /><br /><b>b. Negara protektoral</b><br />Suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain disebut negara protektoral. Lazimnya perlindungan tersebut berkaitan dengan soalsoal hubungan luar negara. Akan tetapi, ada juga negara protektoral yang sebagian besar urusan dalam negerinya yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektoral semacam ini disebut protektoral kolonial. Misalnya, Monaco pernah menjadi protektoral Prancis.<br /><br /><b>c. Uni</b><br />Disebut uni apabila dua negara atau lebih yang masing-masing merdeka dan berdaulat hanya mempunyai satu kepala negara yang sama. Uni dibedakanmenjadi dua kategori, yaitu (1) uni riel, yaitu jika negara-negara tersebut  mempunyai alat untuk mengurus kepentingan bersama, seperti Uni Austria-Hongaria tahun 1857–1918 dan Uni Swedia-Norwegia tahun 1815–1905;(2) uni personal, yaitu jika mempunyai kepala negara yang sama seperti Uni Belanda-Luxemburg tahun 1839–1890 dan Uni Inggris-Skotlandia tahun1603–1707.<br />

Negara kesatuan Negara yang merdeka serta berdaulat di mana di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang meng...

jelaskan unsur-unsur deklaratif negara?

Unsur-unsur deklaratif negara<br />Unsur yang sifatnya penyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif disebut unsur deklaratif. Sekarang ini unsur deklaratif makin penting bagi negara walapun unsur deklaratif bukan merupakan unsur mutlak. Negaranegara baru sangat berkepentingan untuk terpenuhinya unsur deklaratif, khususnya unsur pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur deklaratif mencakup tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain secara de jure ataupun secara de facto, serta masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa (PBB). Perbuatan bebas oleh satu atau lebih negara untuk mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang dihuni suatu masyarakat manusia yang secara politis terorganisasi, tidak terkait kepada negara yang telah lebih dahulu ada, serta mampu menjalankan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional, dan dengan tindakan ini mereka (negara-negara yang memberi penga-kuan) menyatakan kehendak untuk memandang wilayah itu sebagai salah satu anggota masyarakat internasional merupakan pengertian pengakuan (recognition) terhadap suatu negara. Dengan adanya pengakuan tersebut, suatu negara dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya secara aman serta sempurna. Negara tidak khawatir bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.<br /><br />Macam-macam bentuk pengakuan<br />ialah sebagai berikut.<br />a) Pengakuan de facto, artinya pengakuan menurut kenyataan. Suatu negara diakui karena<br />     memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai negara.<br />b) Pengakuan de jure, artinya pengakuan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, suatu negara<br />     diakui secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk<br />     dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional. Pengakuan de facto tidak<br />     sekuat pengakuan de jure. Biasanya, pengakuan de facto diberikan terlebih dahulu<br />      sebelum pengakuan de jure.<br /><br /> Perbedaan antara pengakuan de facto dan de jure ialah<br />a) pengakuan de facto dapat ditarik kembali,<br />b) negara yang diakui secara de jure dapat mengajukan klaim atas segala barang atau benda<br />     yang berada di wilayah negara yang mengakuitersebut, dan<br /><br /> c) wakil-wakil negara yang diakui secara de facto tidak berhak atas kekebalan serta hak istimewa diplomatik. Pengakuan suatu negara atas keberadaan negara lain didasarkan pada banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu saja karena negara yang bersangkutan secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara. Persyaratan ini ditetapkan oleh hukum internasional, khususnya Konvensi Montevideo 1933.

Unsur-unsur deklaratif negara Unsur yang sifatnya penyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif disebut unsur deklaratif. Sekarang ini...

Apa Saja Unsur konstitutif Negara?

 Unsur konstitutif negara<br />Unsur konstitutif ialah unsur pembentuk yang mutlak ada untuk terjadinya negara, Unsur konstitutif negara mencakup wilayah yang meliputi rakyat atau masyarakat, darat, udara, perairan, serta pemerintahan yang berdaulat. Jika masih memiliki masalah dengan salah satu unsur konstitutifnya, suatu negara akan kesulitan dalam menyelenggarakan kehidupannya. Misalnya, Palestina masih menemui masalah berkaitan dengan wilayah negaranya yang masih menjadi sengketa dengan Israel meskipun Palestina telah memiliki rakyat dan pemerintahan. Bangsa Eskimo yang berada di kutub utara tidak dapat dikatakan sebagai negara sebab tidak memiliki pemerintahan. Hal-hal yang termasuk unsur konstitutif ialah sebagai berikut.<br /><br />a) Wilayah tertentu<br />Wilayah ialah bagian tertentu dari permukaan bumi di mana penduduk  suatu negara bertempat tinggal secara tetap. Dalam kaitannya dengan hukum negara, wilayah disebut juga sebagai daerah teritorial, yaitu daerah di mana hukum negara itu berlaku. Wilayah merupakan salah satu unsuryang sangat penting bagi keberadaan suatu negara. Kekuasaan negaramencakup seluruh wilayah yang dimilikinya, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan udara atau angkasa di atasnya.<br /><br />b) Penduduk yang menetap<br />Menurut Austin Renney, penduduk suatu negara digolongkan menjadi dua, yaitu warga negara dan orang asing. Warga negara ialah orangorangyang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatunegara. Mereka memberikan kesetiaannya kepada negara itu, menerimaperlindungan darinya, dan menikmati hak untuk ikut serta dalam prosespolitik. Sementara, orang asing ialah warga negara lain yang dengan izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan. Perbedaan lainnya, setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputusdengan negaranya, meskipun yang bersangkutan telah berdomisili di luarnegeri selama ia tidak memutuskan kewarganegaraannya. Di lain pihak, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara di mana ia tinggalsejauh ia masih bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.<br /><br />c) Kedaulatan<br />Kedaulatan ialah kekuasaan yangtertinggi dalam suatu negara untukmembuat suatu undang-undang serta melaksanakannya dengan semua cara yangtersedia, termasuk dengan paksaan.Negara mempunyai kekuasaan untukmemaksa penduduknya agar menaatiundang-undang serta peraturan pelaksanalainnya. Negara mempunyai kekuasaantertinggi pula untuk mempertahankankemerdekaannya terhadap serangan darinegara lain serta mempertahankankedaulatan ke luar. Untuk itu, negaramenuntut loyalitas yang mutlak dari warganegaranya.<br /><br />d) Pemerintah yang berdaulat<br />Setiap negara mempunyai pemerintah yang berwenang untukmerumuskan serta melaksanakan berbagai keputusan yang mengikatseluruh penduduk di dalam wilayahnya. Pemerintah ialah sekelompokmanusia serta lembaga yang membuat serta melaksanakan aturan-aturanbagi masyarakat tertentu. Pemerintah adalah lembaga yang tertua sertauniversal. Setiap komunitas, walau sederhana sekalipun, lazimnya memiliki lembaga pengatur bagi komunitas itu sendiri. Pemerintah suatu negara berkedaulatan ke luar serta ke dalam. Berdaulat ke luar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain sehingga bebas dari campur tangan negara lain. Berdaulat ke dalam artinya berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga serta wilayah negaranya.

 Unsur konstitutif negara Unsur konstitutif ialah unsur pembentuk yang mutlak ada untuk terjadinya negara, Unsur konstitutif negara mencakup...

jelaskan mengenai sikap nasionalisme dan patriotisme?

1. Nasionalisme<br />Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara. Nasionalisme memiliki hubungan yang sangat erat. Hal itu dikarenakan pembentukan suatu negara didasarkan pada semangat ke-bangsaan atau nasionalisme. Artinya bahwa masyarakat memiliki tekad untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara, meskipun warga berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Nasionalisme merupakan semangat kebangsaan. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi hidupnya sebuah negara, karena nasionalisme membentuk kesadaran rakyat bahwa loyalitas ditujukan kepada negara. Nasionalisme yang ada pada diri seseorang tidak datang dengan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut<br />a. perasaan nasional;<br />b. watak nasional;<br />c. batas nasional;<br />d. bahasa nasional;<br />e. peralatan nasional;<br />f. agama.<br /><br />Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor intern yang memengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.<br />a. Timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar.<br />b. Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai<br />     bidang kehidupan<br />c. Pengaruh golongan peranakan<br />d. Adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme<br /><br /> <br /> Faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.<br />a. Paham-faham modern dari Eropa (liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme)<br />b. Gerakan pan-islamisme.<br />c. Pergerakan bangsa terjajah di Asia.<br />d. Kemenangan Rusia atas Jepang.<br /><br />2. Patriotisme<br />Patriotisme berasal dari kata patria, artinya tanah air. Kata patria berubah menjadi kata patriot yang berarti seorang yang mencintai tanah air. Jadi, patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air. Oleh karena itu, semangat patriotisme berarti semangat untuk mencintai tanah air. Semangat patriotisme muncul setelah terbentuknya negara. Semangat patriotisme juga dilandasi oleh nasionalisme. Dengan demikian, patriotisme lahir karena dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Sikap patriotisme dapat diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dengan beberapa cara sebagai berikut.<br /><br /> a. Sikap Rela Berkorban Mempertahankan Negara<br />Sikap rela berkorban mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang untuk mengatasi ancaman bangsa lain yang akan menjajah negara, ancaman dari dalam negeri, kegiatan yang dapat merugikan negara, dan bencana alam yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran negara.<br /><br /> b. Bersikap untuk Mengisi Kelangsungan Hidup Negara<br />Sikap untuk mengisi kelangsungan hidup diwujudkan dengan kesediaan bekerja sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat, tujuan bangsa. Pembentukan jiwa patriotisme harus dilandasi olehsemangat kebangsaan atau nasionalisme. Sebaliknya, jiwa nasionalisme dalam setiap pribadi warga negara perlu dilanjutkan dengan semangat patriotik untuk mencintai dan rela berkorban demi kemajuan bangsa.

1. Nasionalisme Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara...

Bagaimana Pola Hubungan Antarbangsa?

Pola Hubungan Antarbangsa<br />a. Pola Penjajahan<br />Pola hubungan ini timbul sebagai akibat dari perkembangan kapitalisme. Sistem kapitalisme membutuhkan bahan mentah untuk industri dalam negerinya,sedangkan bahan mentah ada di luar negeri. Oleh sebab itu, timbul keinginan untuk menguasai wilayah bangsa lain guna mengambil kekayaan bangsa lain. Penguasaan wilayah dalam rangka kekayaan bangsa lain merupakan inti dari kolonialisme dalam sejarah hubungan antarbangsa.<br /><br /> b. Pola Hubungan Ketergantungan<br />Pola hubungan ini terjadi di antara negara-negara yang belum berkembang dengan negara maju. Demi menyejahterakan rakyatnya, negara-negara dunia ketiga melakukan pembangunan ekonomi, mengembangkan industri dan bersaing dengan negara maju di pasar global. Akan tetapi, karena tidak memiliki modal dan teknologi untuk melakukan semua itu secara mandiri, timbullah ketergantungan pada modal dan teknologi negara-negara maju.<br /><br />c. Pola Hubungan Sama Derajat Antarbangsa<br />Dalam pola ini, hubungan antarbangsa dilakukan dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sila kedua Pancasila menggariskan bahwa hubungan antarbangsa/antarnegara harus bertolak pada kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang merdeka dan sama derajatnya. Oleh sebab itu, hubungan antarbangsa haruslah diwarnai oleh penghormatan atas kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa memandang ideologi, bentuk negara, dan sistem pemerintahan negara lain tersebut. Melalui prinsip itu, nasionalisme bangsa Indonesia tidak jatuh ke paham chauvinisme dan kosmopolitisme. Chauvinisme adalah paham yang mengagungagungkan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Kosmopolitisme adalah pandangan yang melihat kosmos (seluruh dunia) sebagai polis (negeri) sendiri sehingga cenderung melupakan nasionalisme yang sehat dan mengabaikan warisan serta tugas terhadap bangsanya sendiri. Politik luar negeri Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi adalah bebas dan aktif<br /><br />Bebas mengandung arti sebagai berikut.<br />a. Bangsa Indonesia bebas bergaul dengan bangsa mana pun juga tanpa membeda-bedakan<br />     ideologi, bentuk negara, maupun sistem pemerintahan bangsa lain.<br />b. Dalam pergaulan itu bangsa Indonesia tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain,<br />     begitu juga sebaliknya negara lain tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia.<br />c. Dalam pergaulan itu terjadi upaya saling memberi dan menerima bantuan, tetapi bantuan itu<br />    tidak boleh mengikat, tidak boleh mengabaikan atau bahkan menghilangkan kedaulatan negara<br />    itu masing-masing.<br /><br />Aktif mengandung arti sebagai berikut.<br />a. Bangsa Indonesia aktif bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam<br />     mengupayakan terwujudnya perdamaian abadi berdasarkan keadilan dan kemanusiaan.<br />b. Bangsa Indonesia aktif membela bangsa lain yang terancam keberadaan dan kedaulatan negaranya. Campur tangan bangsa Indonesia terhadap masalah dalam negeri negara lain masih dimungkinkan dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal negara yang bersangkutan terancam keberadaannya oleh pihak lain atau terancam oleh tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kesamaderajatan manusia. Dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, bangsa Indonesia menjalin pergaulan/kerja sama internasional yang dipimpin oleh presiden/kepala negara. Dalam pelaksanaan kerja sama dan hubungan internasional, presiden sebagai kepala negara selain dibantu oleh departemen luar negeri yang dipimpin oleh menteri luar negeri, juga dibantu oleh para duta dan konsul yang diangkat oleh presiden dan oleh duta dan konsul negara lain yang diterimanya. Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam pasal 13 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.<br /><br />(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.<br />(2) Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR.<br />(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan<br />    pertimbangan DPR.

Pola Hubungan Antarbangsa a. Pola Penjajahan Pola hubungan ini timbul sebagai akibat dari perkembangan kapitalisme. Sistem kapitalisme membu...

sebutkan Teori-teori dasar kekuatan hukum internasional?

Ada beberapa teori yang menjelaskan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Teori-teori tersebut seperti berikut.<br />1) Teori Hukum Alam<br />Menurut para penganut ajaran hukum alam, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional karena hukum internasional tersebut merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Ajaran hukum alam telah berhasil menimbulkan keseganan terhadap hukum internasional dan telah meletakkan dasar moral dan etika yang berharga bagi hukum internasional, juga bagi perkembangan selanjutnya. Tokoh teori hukum alam adalah Hugo Grotius. Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum internasional atas berlakunya hukum alam yang diilhami oleh akal manusia dan praktik negara serta perjanjian negara sebagai sumber hukum internasional. Atas pendapatnya tersebut, Hugo Grotius dari Belanda disebut sebagai Bapak Hukum Internasional.<br /><br />2) Teori Kedaulatan<br />Menurut aliran teori kedaulatan, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Tokoh-tokoh dalam teori kedaulatan antara lain Hegel dan George Jellineck dari Jerman. Berkaitan dengan teori ini, Zorn berpendapat bahwa hukum internasional itu tidak lain daripada hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Hukum internasional bukan sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat ke luar kemauan negara. Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kehendak negara (teori voluntaris) mencerminkan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang menguasai alam pikiran dunia hukum di Benua Eropa, terutama Jerman pada abad XIX.<br /><br />3) Teori Objektivis<br />Menurut aliran teori objektivis, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah suatu norma hukum, bukan kehendak negara. Pendiri aliran atau teori ini dikenal dengan nama mazhab Wiena. Ajaran mazhab Wiena mengembalikan segala sesuatunya kepada suatu kaidah dasar (grundnorm). Tokoh mazhab Wiena adalah Hans Kelsen (dari Austria) yang dianggap sebagai bapak mazhab Wiena. Kelsen mengemukakan bahwa asas ”pacta sunt servanda” sebagai kaidah dasar (grundnorm) hukum internasional. Pacta sunt servanda adalah prinsip bahwa perjanjian antarnegara harus dihormati.<br /><br />4) Teori Fakta Kemasyarakatan<br />Menurut teori ini dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah fakta kemasyarakatan yang terdiri atas faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia. Hal ini didasarkan atas sifat alami manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hasrat atau naluri untuk selalu bergabung dengan manusia yang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) dalam hidup bermasyarakat. Itulah beberapa sumber hukum internasional. Atas dasar sumber-sumber hukum tersebut hukum internasional dapat<br />berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Semua negara dalam<br />mengadakan hubungan internasional sesuai dengan aturanaturan<br />hukum internasional.

Ada beberapa teori yang menjelaskan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Teori-teori tersebut seperti berikut. 1) Teori Hukum Ala...

apa saja tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional?

a. Penandatanganan (Signature)<br />Setelah berakhirnya perundingan, pada teks perjanjian yang telah disetujui oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tanda tangan atau mereka menandatangani protokol tersendiri sebagai prosedur penandatanganan. Protokol adalah persetujuan yang isinya melengkapi (suplemen) suatu konvensi. Akibat dari penandatanganan suatu perjanjian tergantung pada ada tidaknya persyaratan ratifikasi perjanjian tersebut. Apabila perjanjian atau traktat harus diratifikasi, penandatanganan hanya berarti utusan-utusan telah menyetujui teks perjanjian dan bersedia menerimanya serta akan meneruskan kepada pemerintah yang berhak untuk menerima atau menolak traktat tersebut. Jadi, mengikatnya perjanjian dinilai mengikat setelah diratifikasi oleh pihak yang berwenang.<br /><br />Dalam perjanjian bilateral penandatanganan dilakukan oleh kedua wakil negara yang telah melakukan perundingan sehingga penerimaan hasil perundingan secara bulat-bulat penuh, mutlak sangat diperlukan oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, dalam perjanjian multilateral penandatanganan naskah hasil perundingan dapat dilakukan jika disetujui 2/3 dari semua peserta yang hadir dalam perundingan, kecuali jika ditentukan lain.<br /><br />b. Pengesahan (Ratifikasi)<br />Sesudah penandatanganan oleh wakil berkuasa penuh, para delegasi meneruskan naskah perjanjian tersebut kepada pemerintahnya untuk meminta persetujuan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegasan oleh pemerintah yang bersangkutan setelah mereka mempelajari dan setelah diajukan kepada parlemen bilamana perlu. Penegasan tersebut dinamakan dengan ratifikasi atau pengesahan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian bahwa perjanjian itu akan mengikat tanpa harus diratifikasi terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ratifikasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara peserta guna mengadakan peninjauan serta pengamatan secara saksama terhadap isi perjanjian. Dengan demikian, negara dapat mengambil keputusan untuk mengikatkan diri atau tidak terhadap perjanjian tersebut. Dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional ketika suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, ratifikasi tidak berlaku surut, tetapi baru mengikat sejak tanggal penandatanganan ratifikasi. Ratifikasi biasanya dibuat oleh kepala negara yang berkepentingan kemudian diteruskan dengan pertukaran nota ratifikasi di antara negara-negara peserta perjanjian.<br /><br />Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut.<br />1) Ratifikasi oleh badan eksekutif yang biasa dilakukan oleh rajaraja absolut dan<br />     pemerintahan otoriter.<br />2) Ratifikasi oleh badan legislatif yang jarang digunakan.<br />3) Ratifikasi campuran (DPR dan pemerintah) merupakan sistem<br />yang paling banyak digunakan karena peranan legislatif dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. Di Indonesia, ratifikasi atau persetujuan terhadap perjanjian internasional dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Hal ini didasarkan pada bunyi pasal 11 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut. ”Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.<br /><br />Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan ”undang-undang” atau ”keputusan presiden”. Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan DPR. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undangundang, apabila berkenaan dengan hal-hal berikut.<br />1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.<br />2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.<br />3) Kedaulatan atau hak berdaulat bagi negara.<br />4) Pembentukan kaidah hukum baru.<br />5) Pinjaman dan hibah dari luar negeri.<br /><br />

a. Penandatanganan (Signature) Setelah berakhirnya perundingan, pada teks perjanjian yang telah disetujui oleh wakil-wakil berkuasa penuh di...

Sebutkan ciri-ciri demokratisasi menuju terbentuknya masyarakat madani?

Demokratisasi merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani. Pada dasarnya, demokratisasi yang merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.<br />a. Berlangsung Secara Evolusioner<br />Demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. Demokratisasi berjalan secara perlahan, bertahap, bagian demi bagian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa mengembangkan nilai demokrasi dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat dilakukan secepat mungkin.<br /><br /> b. Proses Perubahan Secara Persuasif dan Koersif<br />Demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan, atau tekanan. Proses menuju demokrasi dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan setiap warga negara. Perbedaan pandangan diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Mengapa demikian? Hal ini karena sikap pemaksaan, pembakaran, dan perusakan bukan cara yang demokratis.<br /><br />c. Proses yang Tidak Pernah Selesai<br />Demokratisasi merupakan proses yang berlangsung terusmenerus. Demokrasi adalah sesuatu yang ideal yang tidak bisa tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada, tetapi negara sedapat mungkin mendekati kriteria demokrasi. Bahkan, suatu pemerintah negara demokrasi dapat jatuh dalam pemerintah otoriter. Itulah proses demokratisasi menuju masyarakat madani. Demokratisasi memang tidak bisa dipisahkan dengan pembentukan masyarakat madani. Mengapa demikian? Demokrasi adalah mekanisme dari masyarakat madani. Hal ini berarti bahwa proses melakukan demokrasi merupakan jalan bagi terbentuknya masyarakat madani. Jika demokrasi bisa diwujudkan berarti masyarakat bisa menemukan kebebasan dan kemandirian dalam melakukan aktivitasnya. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dan mengawasi atau mengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu, masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan berbangsa dan bernegara dengan senantiasa berperilaku sesuai dengan norma dan hukum yang telah ditetapkan bersama. Ciri-ciri demikian pada dasarnya merupakan ciri dari masyarakat madani. Dengan demikian, keberhasilan dalam mewujudkan kehidupan demokratis mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat madani.<br />

Demokratisasi merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani. Pada dasarnya, demokratisasi yang merupakan proses menuju terbentuknya...