1) Lembaga-lembaga negara, termasuk birokrasi pemerintah di dalamnya
Lembaga-lembaga negara harus dibangun agar menjadi lembaga \pelaksana kedaulatan rakyat. Cara pengisian jabatan lembaga-lembaga negara harus demokratis, melalui pemilu atau pemilihan oleh wakil rakyat. Semua pejabat negara harus mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya kepada rakyat. Aparat birokrasi harus mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Mereka harus menerapkan asas keterbukaan/transparan, akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipasif. Lebih dari itu, birokrasi pemerintahan harus mampu bekerja secara efektif dan efisien.
Termasuk dalam pembangunan lembaga-lembaga negara ini adalah pembangunan aparat penegak hukum. Mental dan keahlian aparat penegak hukum harus dibangun sehingga benar-benar mampu
menerapkan prinsip rule of law yang sangat dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jika pada pemerintahan otoriter hukum dibuat dan ditegakkan untuk mengabdi kepada kepentingan penguasa, dalam proses demokratisasi, hukum harus dikembalikan ke fungsi dasarnya sebagai pelindung dan pengayom rakyat, dan sarana mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.
2) Partai-partai politik
Partai-partai politik harus dibangun agar benar-benar mampu berperan sebagai perumus dan pemadu aspirasi rakyat untuk kemudian memperjuangkannya melalui wakil-wakil rakyat di lembaga pemerintahan. Partai politik mana pun harus mampu melakukan kaderisasi sehingga mampu memasok calon-calon pemimpin bangsa yang benarbenar mewujudkan aspirasi rakyat berdaulat.
3) Pelaku ekonomi
Para pelaku ekonomi harus juga membangun dirinya agar mampu melakukan kegiatan ekonomi dalam suasana kehidupan demokrasi. Perilaku ekonomi yang merusak, seperti suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dihindari agar kegiatan ekonomi benar-benar
4) Masyarakat madani (civil society)
Kehidupan masyarakat juga harus dibangun agar mampu menjadi kekuatan pengontrol terhadap penyelenggara negara. Jika di masa pemerintahan otoriter rakyat sama sekali takut menghadapi penguasa, sehingga kekuasaan penguasa tidak terkontrol sama sekali, maka dalam proses demokratisasi masyarakat harus dibangun kesadarannya untuk selalu mengawasi jalannya pemerintahan negara melalui civil society. Membangun masyarakat madani merupakan bagian dari upaya melewati masa transisi menuju demokrasi melalui pengembangan budaya politik demokratis. Jika budaya demokratis mengakar pada sanubari setiap warga negara, cita-cita akan adanya civil society yang kuat dan efektif dapat diwujudkan.
No comments:
Post a Comment